koko pimred
Mediasuarabangsa.com //BANYUWANGI – Sikap Suwito selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi sekaligus Ketua Fraksi Gerindra yang terkesan santai menyikapi belum diterimanya surat keputusan Mahkamah Partai Gerindra menuai tanda tanya. Tanaka Valentino atau Bung Valen, Bendahara DPC GMNI Banyuwangi, menilai ada kejanggalan dalam komunikasi politik antara pernyataan pimpinan Mahkamah Partai Gerindra, Habiburokhman, dengan sikap jajaran Gerindra di Banyuwangi. Bagaimana mungkin keputusan pemecatan yang diklaim telah diputuskan sejak 8 Oktober 2026, tetapi hingga kini pihak di tingkat daerah masih berkutat pada persoalan surat yang belum diterima?
Bung Valen mempertanyakan mengapa Suwito terkesan hanya menunggu tanpa menunjukkan langkah konkret untuk meminta kepastian kepada DPP maupun Mahkamah Partai Gerindra. Padahal, persoalan ini menyangkut keputusan organisasi yang sudah diumumkan secara terbuka kepada publik. “Biasanya kalau menyangkut persoalan politik dan kepentingan organisasi, suara Suwito terdengar lantang. Tetapi sekarang ketika keputusan Mahkamah Partai sudah diumumkan, justru terkesan sangat berhati-hati dan memilih menunggu. Ada apa sebenarnya? Mengapa tidak segera jemput bola untuk meminta kepastian?” ujarnya.
Lebih jauh, Bung Valen mengaku mulai mencurigai adanya kemungkinan komunikasi atau proses negosiasi di balik lambannya tindak lanjut keputusan tersebut. Ia mempertanyakan apakah ada pendekatan kekeluargaan antara Ketua DPC Gerindra Banyuwangi, Sumail Abdullah, dengan Habiburokhman yang berpotensi memengaruhi dinamika pelaksanaan keputusan di tingkat daerah. “Saya tidak mengatakan bahwa negosiasi itu benar-benar terjadi. Tetapi publik berhak mempertanyakan, apakah ada komunikasi khusus, pendekatan kekeluargaan, atau kompromi tertentu yang membuat persoalan ini seolah berjalan begitu lambat? Jangan sampai kepentingan organisasi justru dikalahkan oleh hubungan personal,” tegasnya.
Menurut Valen, apabila Mahkamah Partai memang telah menjatuhkan putusan, semestinya seluruh jajaran partai menghormati dan menindaklanjutinya berdasarkan mekanisme organisasi. Jangan sampai muncul kesan bahwa keputusan partai bisa menjadi tegas ketika diumumkan di hadapan media, tetapi kehilangan ketegasan ketika harus dilaksanakan di daerah. Apalagi, masyarakat Banyuwangi membutuhkan kejelasan mengenai status politik dan administratif anggota DPRD yang bersangkutan, bukan sekadar pernyataan bahwa semua pihak masih menunggu surat.
Valen juga menyoroti posisi Suwito yang seharusnya dapat mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan struktur partai di atasnya. “Kalau memang belum menerima surat, mengapa tidak ditanyakan langsung? Mengapa tidak meminta salinan atau kepastian tertulis? Jangan sampai sikap diam dan terlalu santai ini justru menimbulkan persepsi bahwa ada sesuatu yang sedang ditunggu atau dinegosiasikan. Publik jangan dibiarkan menerka-nerka,” lanjutnya.
Bung Valen menegaskan bahwa hubungan kekeluargaan, kedekatan politik, maupun kepentingan internal tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan keputusan organisasi. Jika memang tidak ada persoalan atau kompromi di balik keterlambatan tersebut, Sumail Abdullah dan Suwito seharusnya berani memberikan penjelasan secara terbuka. Begitu pula Habiburokhman, perlu memastikan apakah keputusan Mahkamah Partai tanggal 8 Oktober 2026 telah dituangkan dalam dokumen resmi dan kapan surat tersebut disampaikan kepada pihak terkait.
“Jangan sampai yang lantang di pusat justru menjadi sunyi di daerah. Jangan sampai keputusan partai hanya berani diumumkan, tetapi tidak berani ditindaklanjuti. Suwito jangan hanya santai menunggu surat, Sumail jangan hanya diam, dan Habiburokhman jangan berhenti pada pernyataan media. Kalau memang sudah ada keputusan, buktikan dengan administrasi dan tindak lanjutnya. Kami tidak sedang meminta drama politik, kami meminta transparansi dan konsistensi!” pungkas Tanaka Valentino.
Editor : Koko
