koko pimred
Mediasuarabangsa.com //JAKARTA, 10 November 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penindakan tersebut tidak akan membedakan latar belakang, jabatan, maupun asal institusi, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum dari internal Polri.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan lembaga negara, keamanan nasional, serta kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Suyudi menyatakan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlindungan khusus maupun perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegas Suyudi sebagaimana diberitakan ANTARA.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan kedekatan, kepentingan kelompok, maupun jabatan seseorang.
PENEGAKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU
Kapolri menilai persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal semata. Penanganannya harus dilakukan secara serius karena menyangkut kepentingan negara dan perlindungan terhadap sistem pemerintahan.
Ia juga menyampaikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat melukai rasa kepercayaan terhadap institusi dan bangsa.
Karena itu, Polri dituntut bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengungkap setiap fakta hukum.
Ketegasan penegakan hukum juga harus disertai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak hukum, sementara kesalahan seseorang harus ditentukan melalui proses peradilan yang sah.
Dengan prinsip tersebut, pembenahan institusi dapat berjalan tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum.
AJAK GERAKAN PEMUDA CIPAYUNG PLUS JAGA PERSATUAN
Tidak hanya membahas persoalan penegakan hukum, Kapolri juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Suyudi, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi ruang komunikasi, penyampaian aspirasi, sekaligus kekuatan masyarakat sipil dalam mengawal kehidupan demokrasi.
Kapolri mengajak seluruh elemen pemuda agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan maupun dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Persatuan, komunikasi, dan kebersamaan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan nasional.
Ia juga mengajak generasi muda untuk bersama-sama mengawal konsolidasi nasional demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
POLRI DAN MASYARAKAT HARUS TETAP SOLID
Di tengah dinamika yang terjadi, Kapolri mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar tetap menjalankan tugas pokok secara profesional.
Pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum tidak boleh terganggu oleh persoalan yang sedang ditangani.
Seluruh anggota Polri diharapkan tetap hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan tanpa membeda-bedakan.
Kepercayaan publik harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan. Pembenahan internal, pengawasan, dan ketegasan terhadap setiap pelanggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat institusi kepolisian.
KONSOLIDASI NASIONAL MENUJU INDONESIA LEBIH BAIK
Pertemuan Kapolri dengan Gerakan Pemuda Cipayung Plus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara aparat negara dan generasi muda.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun suasana kebangsaan yang lebih sehat, menjaga stabilitas nasional, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui jalur hukum dan demokrasi.
Pesan yang disampaikan Kapolri jelas: tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, dan tidak boleh ada kepentingan pribadi yang mengalahkan kepentingan bangsa.
Polri Bersama Masyarakat harus menjadi semangat bersama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan merawat persatuan Indonesia.
Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang adil, institusi yang berintegritas, serta generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Menjaga negara bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat
Red
Editor : Koko
