koko pimred
Mediasuarabangsa.com //Jakarta – Isu transparansi pengelolaan dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kembali mencuat. Ketua Umum Fast Respon Counter Polri, R.Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo SH MH, atau yang dikenal sebagai Agus Flores, menegaskan perlunya keterbukaan penuh terhadap pengelolaan dana publik yang dihimpun dari masyarakat melalui pajak kendaraan bermotor.
Sejak muda, Agus Flores dikenal sebagai sosok yang kritis dalam mengkaji produk hukum. Ia kerap menganalisis berbagai regulasi yang dinilai tidak memenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sejumlah produk Peraturan Daerah (Perda) bahkan pernah ia “mentahkan” melalui kajian hukum yang tajam dan mendalam.
Dalam pernyataannya, Agus Flores menyoroti besarnya potensi dana SWDKLLJ yang dihimpun setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 172,9 juta hingga 173,7 juta unit. Dengan asumsi iuran sebesar Rp35 ribu per kendaraan, maka potensi dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp6 triliun.
Menurutnya, angka tersebut bukanlah jumlah kecil dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Ia mempertanyakan secara tegas aliran dana tersebut, termasuk dugaan adanya praktik tidak sehat yang melibatkan oknum aparat.
“Dana rakyat ini harus jelas penggunaannya. Tidak boleh ada ruang gelap. Jika ada indikasi penyimpangan atau budaya ‘jatah’ kepada oknum, itu harus dihentikan,” tegasnya.
Agus Flores juga mengungkapkan bahwa persoalan SWDKLLJ pernah diajukan ke pengadilan. Namun, perkara tersebut hanya menghasilkan putusan sela dengan alasan kewenangan mengadili berada di wilayah Pengadilan Jakarta Pusat atau sesuai domisili kantor pusat PT Jasa Raharja, dengan melibatkan pemerintah sebagai turut tergugat.
Karena kesibukannya, proses gugatan tersebut tidak dilanjutkan. Meski demikian, ia menilai momentum saat ini, di era pemerintahan Presiden Prabowo, menjadi waktu yang tepat untuk membuka secara terang benderang pengelolaan dana SWDKLLJ.
Ia mendesak pemerintah dan pihak terkait, khususnya PT Jasa Raharja, untuk memberikan laporan rinci dan akuntabel terkait pemasukan dan penggunaan dana tersebut.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini uang rakyat. Harus jelas ke mana mengalir dan untuk apa digunakan,” pungkasnya.
Editor : Koko.
