Mediasuarabangsa.com //Banyuwangi – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, publik berharap hadirnya suasana penuh kebersamaan, kepedulian, dan penguatan sinergitas antar lembaga, termasuk antara aparat penegak hukum dan insan pers. Namun realitas di lapangan justru memunculkan kritik tajam: istilah “Media Mitra Polri” dinilai semakin kehilangan makna dan cenderung menjadi sekadar jargon tanpa implementasi nyata.

Sorotan paling kuat mengarah pada fenomena yang oleh sejumlah kalangan media disebut sebagai praktik “PHP” — Pemberi Harapan Palsu. Harapan yang dibangun melalui komunikasi awal, janji kemitraan, hingga narasi kebersamaan, pada akhirnya tidak berujung pada tindakan konkret yang dirasakan secara merata oleh insan pers.

Dalam berbagai momentum, termasuk menjelang Lebaran, komunikasi yang semestinya menjadi jembatan justru terasa timpang. Sebagian media mengaku hanya dijadikan objek formalitas, dihubungi saat dibutuhkan, namun diabaikan dalam realisasi komitmen. Situasi ini memperkuat kesan bahwa kemitraan yang digaungkan belum berdiri di atas prinsip keadilan dan keterbukaan.

Lebih jauh, indikasi “pilih kasih” dalam relasi dengan media juga menjadi perhatian serius. Tidak semua media mendapatkan perlakuan yang setara, baik dalam akses informasi, komunikasi, maupun bentuk apresiasi. Hal ini berpotensi mencederai semangat profesionalisme serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi.

Momentum Lebaran yang identik dengan nilai berbagi dan mempererat silaturahmi, seharusnya menjadi refleksi bersama. Namun yang terjadi justru sebaliknya—sejumlah media menilai bahwa janji-janji kemitraan hanya berhenti pada wacana, tanpa realisasi yang dapat dirasakan secara nyata. Inilah yang kemudian memunculkan istilah keras namun relevan: PHP terhadap media.

Media menegaskan bahwa:

Kemitraan tidak boleh dibangun di atas janji kosong.

Komitmen tanpa realisasi adalah bentuk pengabaian terhadap peran strategis media.

Transparansi dan keadilan dalam menjalin hubungan dengan media adalah keharusan, bukan pilihan.

Kritik ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Media bukan sekadar alat publikasi, melainkan mitra sejajar dalam menyampaikan kebenaran, mengawal kebijakan, dan menjaga kepercayaan publik.

Jika praktik “PHP” ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menciptakan jurang ketidakpercayaan yang semakin dalam antara institusi dan insan pers. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk mengakhiri pola komunikasi semu dan menggantinya dengan kemitraan yang jujur, terbuka, dan berintegritas.

Media mengajak semua pihak untuk berhenti menjadikan slogan sebagai tameng, dan mulai membuktikan komitmen melalui tindakan nyata. Karena pada akhirnya, publik tidak menilai dari kata-kata, tetapi dari apa yang benar-benar dilakukan.

Jurnalis : Nur Kholis.

Editor : Koko.

Post Views: 11